Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan mempertegas pajak perusahaan untuk penambang bitcoin serta pembatasan konsumsi energi untuk industri secara nasional disetujui oleh legislator di Kazakhstan pekan lalu. 

Berdasarkan situs web parlemen, undang-undang yang disebut "On Regulating Digital Assets in Kazakhstan" atau "Aturan Aset Digital di Kazakhstan" itu merupakan salah satu dari tiga undang-undang terkait kripto yang disetujui pada Kamis (15/12/2022) lalu oleh majelis rendah negara, yang dikenal sebagai Mazhiliz. RUU tersebut kini diserahkan kepada Senat untuk didiskusikan dan dilakukan pengambilan suara. Undang-undang itu baru diajukan beberapa bulan terakhir, tetapi negara di Asia bagian tengah itu telah mengalami kesulitan karena kekurangan listrik setidaknya sejak musim gugur 2021 silam. 

Jika Senat juga menyetujui RUU tersebut, presiden harus menandatanganinya untuk mengesahkan sebagai undang-undang. Senat mungkin akan memilih untuk melakukan perubahan atau amandemen yang berarti RUU tersebut akan dikembalikan lagi ke Mazhilis. 

Penambang kripto secara besar-besaran masuk dari Tiongkok ke Kazakhstan setelah Beijing melarang industri tersebut pada Mei 2021. Saat itu, Tiongkok merupakan pusat penambangkan bitcoin terbesar di dunia. 

Tidak berselang lama, jaringan listrik di Kazakhstan, yang sebagian besar merupakan warisan dari era Soviet, mulai runtuh akibat beban baru. Selain permintaan para penambang, masalah teknis dalam jalur interkoneksi dan pembangkit listrik juga memperparah situasi. Karena itulah, Kazakhstan, yang hingga tahun 2021 merupakan pengekspor listrik bersih, sekarang ini kadang harus mengimpor energi dari Rusia. 

Operator jaringan listrik di Kazakhstan, KEGOC, memutus aliran listrik ke tambang kripto selama beberapa bulan dimulai dari Januari lalu. Pada saat bersamaan, kampanye untuk menindak tegas penambangan ilegal juga sedang dilakukan. 

CoinDesk mempelajari detail undang-undang dari pihak-pihak yang berkecimpung dan terlibat dalam diskusi dan juga dari media lokal. 

## Alokasi Listrik

Berdasarkan diskusi terkini, RUU tersebut akan mengalokasikan sekitar 500 megawatt (MW) untuk penambangan. Para penambang yang telah terdaftar di pemerintah hanya akan diizinkan membeli listrik dari jaringan jika ada kelebihan. 

Jumlah yang dijanjikan itu cukup kecil dibandingkan dengan total industri pertambangan di Kazakhstan. Pejabat mengestimasikan penambang kripto di Kazakhstan mengonsumsi sekitar 1,000 hingga 1,200 MW listrik. 

Menurut Azamat Akhmetzhanov, Press Secretary dari Kazakhstan Association of Blockchain Technologies, penyediaan 500 MW pada dasarnya merupakan jaminan bagi para penambang bahwa tidak semua operasi akan ditutup. Akan tetapi, Didar Bekbau, pendiri perusahaan pertambangan lokal Xive.io, mengatakan jumlah itu tidaklah cukup meskipun ada banyak penambang yang telah meninggalkan Kazakhstan. 

Solusi ini mungkin dapat mengatasi masalah energi dan kekurangan listrik di Kazakhstan. Namun, ini masih harus dilihat lagi dengan cermat tentang bagaimana kelebihan akan dihitung, kata Akhmetzhanov. 

"Industri energi mungkin harus berubah karena pemerintah saat ini mengatur tarif dan tidak memberikan insentif untuk membangun sumber energi baru secara organik," ucap Bekbau. 

Ia menambahkan bahwa mereka yang terhubung ke penyedia energi terbarukan mungkin bukanlah subjek dari aturan "hanya boleh membeli jika ada kelebihan". 

Di bawah aturan yang baru, menurut laporan dari situs media lokal, penambang juga hanya akan dapat membeli jaringan listrik dari KOREM, sebuah perusahaan milik negara yang mengelola _day-ahead markets_. Di _day-ahead market_, energi diperdagangkan untuk dikirimkan dalam waktu 24 jam ke depan dari waktu yang sudah ditentukan. Mengutip laporan media lokal, penambang akan dapat membeli dalam kondisi pasar bebas di KOREM dengan harga grosir, tanpa batasan atau kontrol harga apa pun. 

## Ekonomi yang Memburuk

Yang terpenting, RUU tersebut menetapkan bahwa penambang harus membayar pajak perusahaan. Tunjangan perpajakan preferensial yang dapat dinikmati beberapa perusahaan _high-tech_ di zona ekonomi khusus telah ditarik, kata Akhmetzhanov dan Bekbau.

Pada Agustus 2022 lalu, Presiden Kassym-Jomart Tokayev menandatangani undang-undang kenaikan pajak untuk penggunaan listrik oleh penambang yang akan mulai berlaku pada awal 2023. RUU baru ini tidak akan mengubah kenaikan tersebut, tetapi memastikan bahwa penambang membayar pajak perusahaan dan tidak dapat menggunakan zona ekonomi khusus sebagai jalan untuk menghindari kenaikan tarif. 

Penambang sepertinya harus membayar pajak ganda sehingga membuat mereka kurang kompetitif secara global, kata Bekbau, yang berpendapat bahwa pajak listrik seharusnya ditiadakan. Namun, _press secretary_ dari asosiasi _blockchain_ itu meyakini bahwa RUU tersebut hanya memastikan bahwa pajak perusahaan akan dihitung secara lebih detail. 

Mulai tahun 2024, para penambang mungkin juga terpaksa menjual 3/4 kripto yang mereka tambang secara lokal melalui bursa yang telah mendapat izin pemerintah. Bagi Bekbau, ini bukanlah berita bagus untuk penambang. 

Dia mengatakan masalah likuiditas tidak seharusnya dituntaskan dengan mengorbankan para penambang, yang seharusnya dapat memilih di mana mereka akan menjual koin mereka. 

Di sisi lain, Akhmetzhanov menganggap itu mungkin kabar baik bagi Kazakhstan. Ketika bursa mendapatkan likuiditas, "Dengan manajemen yang baik dan strategi yang memiliki pandangan jauh ke depan, mereka akan mampu memasuki _top_ 30 _trading platform_ di dunia," jelas _press secretary_ itu. 

"Pemerintah menginginkan lebih banyak kontrol dan pajak," kata Bekbau. Ia juga mengatakan bahwa undang-undang tersebut dapat meningkatkan biaya penambangan menjadi 26 tenge Kazakh atau sekitar Rp869 per kilowatt hour (kWh). Harga itu relatif kompetitif secara internasional, tetapi, dalam kondisi _crypto winter_ yang telah membuat industri pertambangan berada dalam kesakitan, ini sepertinya akan membuat banyak penambang kian tenggelam. 

Masih menurut laporan media lokal, undang-undang itu juga menetapkan dua kategori baru untuk perizinan. Pertama, izin untuk penambang yang memiliki dan mengoperasikan infrastruktur. Kedua, izin untuk mereka yang me-_hosting_ mesin penambangan mereka di fasilitas yang dijalankan oleh perusahaan lain.

Dengan demikian, undang-undang yang baru mungkin akan membuat investor enggan datang. "Kepercayaan goyah, banyak investor telah meninggalkan Kazakhstan dan membatalkan rencana ekspansi," kata Bekbau. 

[Ditulis oleh Eliza Gkritsi](https://www.coindesk.com/policy/2022/12/19/kazakhstan-tightens-regulation-for-miners-looks-to-develop-broader-crypto-industry/) 


Sebagai salah satu pusat penambangan bitcoin terbesar di dunia, Kazakhstan sedang menyiapkan undang-undang baru untuk industri ini.

On Regulating Digital Assets in Kazakhstan. (Foto CDI)

large_20Des-Khazakhstan Perketat Regulasi Penambang Kripto_Travel With_Coindesk.jpg

medium_20Des-Khazakhstan Perketat Regulasi Penambang Kripto_Travel With_Coindesk.jpg

small_20Des-Khazakhstan Perketat Regulasi Penambang Kripto_Travel With_Coindesk.jpg

thumbnail_20Des-Khazakhstan Perketat Regulasi Penambang Kripto_Travel With_Coindesk.jpg

20Des-Khazakhstan Perketat Regulasi Penambang Kripto_Travel With_Coindesk.jpg

Ingin Kembangkan Industri Kripto, Kazakhstan Perketat Regulasi bagi Penambang

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ini telah menerbitkan peraturan terbaru yang bertujuan untuk memperkuat regulasi perdagangan aset kripto di Indonesia.
 
[Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024](https://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/15594) secara khusus menekankan peningkatan perlindungan konsumen, pengawasan transaksi, hingga pengaturan pendaftaran Pedagangan Fisik Aset Kripto (PFAK). Regulasi ini merevisi beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021.

Aturan ini terutama menekankan pentingnya penerapan sistem pengawasan dan pelaporan transaksi kripto secara real-time oleh Bursa Berjangka Kripto. Sistem ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat serta pelaku industri kripto di Indonesia.

Dalam keterangan resmi, Kepala Bappebti, Kasan, menyampaikan bahwa akses langsung Bappebti terhadap sistem pengawasan ini akan meningkatkan transparansi dan keamanan dalam perdagangan aset kripto. 

"Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi inovasi di sektor aset kripto," ungkap Kasan.

Selain itu, Bursa Berjangka Kripto diwajibkan melakukan evaluasi berkala terhadap aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik, tidak hanya dari segi jenis aset, tetapi juga kemungkinan penambahan atau pengurangan jenis aset yang diperdagangkan. Langkah ini dikatakan bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi pelaku usaha dari risiko yang tidak diinginkan.

Lembaga Kliring Berjangka juga memiliki peran sentral dalam mengawasi dana konsumen. Dana yang disimpan di rekening terpisah diawasi secara ketat untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan. Di antara kewajiban lainnya, lembaga ini juga bertanggung jawab atas penyelesaian transaksi perdagangan fisik aset kripto, sehingga diharapkan dapat memberikan jaminan lebih bagi pelanggan dan pelaku industri.
## Aturan Baru Terkait Perizinan PFAK

Adapaun, peraturan ini memberikan panduan yang lebih jelas terkait proses pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK), di mana setiap CPFAK diwajibkan menjadi anggota dari Bursa Berjangka Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka Kripto yang telah mendapat persetujuan resmi. 

Bagi _exchanger_ kripto yang telah memperoleh tanda daftar CPFAK, mereka wajib mengajukan permohonan persetujuan sebagai PFAK kepada Kepala Bappebti paling lambat satu bulan setelah menjadi anggota Bursa Berjangka Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka Kripto.

Adapun, CPFAK yang belum mendapatkan keanggotaan dari Bursa Berjangka Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka Kripto, maka CPFAK status keanggotaan mereka harus dipenuhi dalam waktu tujuh hari sejak aturan Bappebti berlaku, artinya dari 16 Oktober hingga 23 Oktober 2024. Bappebti juga memperpanjang batas waktu bagi CPFAK untuk menjadi PFAK hingga 23 November 2024.

Ini mengubah peraturan sebelumnya, di mana CPFAK diwajibkan berstatus sebagai PFAK paling lambat 16 Oktober 2024. Namun, hingga tenggat waktu tersebut, hanya ada enam exchanger kripto yang telah memenuhi syarat sebagai PFAK, termasuk PT Pintu Kemana Saja (PINTU), PT Bumi Santosa Cemerlang (Pluang), PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto), PT Kagum Teknologi Indonesia (Ajaib Kripto), PT Tiga Inti Utama (Triv), dan PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax).

Lebih lanjut, _exchanger_ yang telah terdaftar sebelum diberlakukannya peraturan ini diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan terbaru dalam waktu enam bulan. Jika tidak aktif memfasilitasi transaksi perdagangan selama tiga bulan, Bappebti berhak membatalkan tanda daftar mereka.

**Baca juga: [Setoran Pajak di Indonesia Sentuh Rp798,84 miliar per Juni 2024](https://www.coindesk.id/berita/setoran-pajak-di-indonesia-sentuh-rp798-84-miliar-per-juni-2024)**


Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024 secara khusus menekankan peningkatan perlindungan konsumen, pengawasan transaksi, hingga pengaturan pendaftaran Pedagangan Fisik Aset Kripto (PFAK). 

medium_BITCOIN.jpg

small_BITCOIN.jpg

thumbnail_BITCOIN.jpg

BITCOIN.jpg

Bappebti Rilis Aturan Baru untuk Perkuat Regulasi Perdagangan Aset Kripto

Jepang akan memulai tinjauan terhadap aturan kripto di negaranya, yang membuka kemungkinan pengurangan pajak atas aset digital dan berpotensi mempersiapkan peluncuran dana domestik yang berinvestasi dalam token.

Menurut laporan [Bloomberg](https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-30/japan-crypto-review-may-open-door-to-lower-taxes-dedicated-etfs) pada Senin (30/9/2024), Financial Service Agency (FSA) Jepang dalam beberapa bulan mendatang akan menilai apakah pendekatan saat ini yang mengatur kripto di bawah Undang-Undang Layanan Pembayaran sudah memadai. 

Lebih lanjut, seorang narasumber menyampaikan bahwa FSA akan meninjau apakah undang-undang ini memberikan perlindungan yang cukup bagi investor, mengingat token lebih sering digunakan untuk investasi daripada pembayaran. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pada undang-undang atau penggolongan ulang crypto sebagai instrumen keuangan yang berada di bawah hukum investasi Jepang.

Analis pasar di Bitbank Inc, Yuya Hasegawa, menyatakan bahwa penggolongan ulang aset digital melalui Undang-Undang Instrumen dan Bursa Keuangan Jepang diperkirakan akan memperkuat perlindungan investor dan membawa perubahan besar lainnya, menurut Yuya Hasegawa, seorang analis pasar di bursa crypto bitbank Inc. Langkah ini juga akan memperkuat upaya sektor kripto untuk membujuk pejabat di negara tersebut agar menurunkan pajak atas keuntungan kripto yang saat ini mencapai 55% menjadi 20%, sejalan dengan aset lain seperti saham. 

## Regulasi Kripto yang Masih Ketat di Jepang

Para petinggi kripto di Jepang telah lama menyerukan regulasi yang lebih ringan untuk mengurangi biaya dan mendorong pertumbuhan dan memandang bahwa aturan saat ini sangat ketat. Hal ini terutama akibat keruntuhan Mt. Gox pada 2014 silam dan peretasan yang terjadi pada _exchange_ kripto Jepang yakni DMM Bitcoin pada pertengahan tahun ini.

Di sisi lain, perusahaan Jepang seperti Sony Group Corp. mulai mengeksplorasi teknologi blockchain, sementara bank terbesar Jepang, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., tengah mempelajari penerbitan stablecoin di bawah undang-undang yang diberlakukan pada 2023.

**Baca juga: [Mengapa Asia Akan Menjadi Pusat Web3 dan Kripto Di Masa Depan!](https://www.coindesk.id/berita/mengapa-asia-akan-menjadi-pusat-web3-dan-kripto-di-masa-depan)**

Para petinggi kripto di Jepang telah lama menyerukan regulasi yang lebih ringan untuk mengurangi biaya dan mendorong pertumbuhan kripto di negaranya.

medium_su-san-lee-e_ewwm29wfu-unsplash.jpg

small_su-san-lee-e_ewwm29wfu-unsplash.jpg

thumbnail_su-san-lee-e_ewwm29wfu-unsplash.jpg

su-san-lee-e_ewwm29wfu-unsplash.jpg

Jepang Berencana Tinjau Ulang Regulasi Kripto

Pemerintah Jerman melalui Kantor Kejaksaan Agung Frankfurt (Generalstaatsanwaltschaft) dan Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman (Bundeskriminalamt/BKA) telah menutup 47 _exchange_ kripto yang diduga terlibat dalam kegiatan kriminal, termasuk pencucian uang.

Menurut [rilis pers](https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2024/Presse2024/240919_PM_finalexchange.html) pada Kamis (19/9/2024) BKA mengungkapkan bahwa _exchange_ tersebut secara sengaja tidak memenuhi kewajiban mereka untuk menerapkan prosedur identifikasi pelanggan yang dikenal sebagai Know Your Customer (KYC). Hal ini memungkinkan individu dengan identitas yang tidak jelas untuk melakukan transaksi, sehingga membuka celah bagi tindakan ilegal.

Beberapa _excahnge_ yang ditutup termasuk Xchange.cash, 60cek.org, dan Baksman.com, dan sejumlah platform kecil lainnya. Beberapa dari _exchange_ itu telah beroperasi sejak 2012, sementara yang lain baru mulai beroperasi setahun terakhir.

## Pemerintah Jerman Sita Data Pelanggan

Dalam proses investigasinya, pemerintah Jerman juga berhasil menyita data pelanggan dan transaksi yang terkait dengan _exchange_ tersebut. Namun, pihak berwenang mengakui adanya tantangan dalam menuntut individu di balik aktivitas ilegal ini, mengingat banyak dari mereka berdomisili di luar Jerman. Oleh karena itu, fokus utama pemerintah Jerman saat ini adalah untuk "melemahkan" infrastruktur yang menopang kegiatan ilegal tersebut.

Pada awal 2024, BKA berhasil menyita 49.857 Bitcoin senilai USD2,1 miliar, yang diambil dari operator situs web privasi Movie2k.to. Situs tersebut telah ditutup pada 2013 karena melanggar Undang-Undang Hak Cipta. 

Adapun, seluruh Bitcoin yang disita tersebut kemudian dijual oleh BKA pada Juli lalu, yang berdampak signifikan terhadap pasar kripto global, terutama karena aksi jual besar-besaran yang terjadi bersamaan dengan pembayaran ganti rugi dari _exchange_  Mt. Gox yang bangkrut pada 2014.

**Baca juga: [Pasar Kripto Terbakar, Bitcoin Turun ke Level USD56.000](https://www.coindesk.id/berita/pasar-kripto-terbakar-bitcoin-turun-ke-level-usd-56-000)**


Beberapa excahnge yang ditutup termasuk Xchange.cash, 60cek.org, dan Baksman.com, dan sejumlah platform kecil lainnya. 

Bendera Jerman. Sumber: GettyImages. (Foto CDI)

medium_germany-flag-gettyimages.jpg

small_germany-flag-gettyimages.jpg

thumbnail_germany-flag-gettyimages.jpg

germany-flag-gettyimages.jpg

Pemerintah Jerman Tutup 47 Exchange Kripto Terkait Aktivitas Ilegal


Pavel Durov, CEO Telegram, didakwa oleh pengadilan Prancispada Rabu malam (28/8/2024) waktu setempat, hanya beberapa hari setelah penangkapannya di Bandara Le Bourget, Paris, pada 24 Agustus.

Dikutip dari [CoinDesk](https://www.coindesk.com/policy/2024/08/28/telegram-ceo-pavel-durov-set-to-appear-in-french-court-after-weekend-arrest/), Durov didakwa atas sejumlah tuduhan, termasuk terlibat dalam pengelolaan platform online yang memfasilitasi transaksi ilegal, menolak untuk memenuhi permintaan polisi atas dokumen atau komunikasi dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, serta terlibat dalam penyebaran materi eksploitasi anak. 
Selain itu, dia juga dituduh menyediakan layanan enkripsi tanpa menyematkan kontrol keamanan di Telegram.

Jaksa Prancis menyoroti minimnya tanggapan dari pihak Telegram terhadap permintaan pengadilan, yang menjadi perhatian khusus bagian kejahatan siber dari Yurisdiksi Nasional untuk Memerangi Kejahatan Terorganisir di dalam kantor kejaksaan Paris (JUNALCO), terutama oleh Kantor Nasional untuk Anak di Bawah Umur (OFMIN).

Penyelidikan ini sendiri dimulai pada Februari 2024, dengan dakwaan awal yang diajukan pada 8 Juli.

## Belum Bisa Meninggalkan Prancis

Polisi Prancis menyatakan bahwa Durov dibebaskan dari tahanan sebelum penampilannya di pengadilan, yang menyebabkan kebingungan bahwa ia telah dibebaskan sepenuhnya. Namun, kenyataannya, dia hanya diarahkan menuju gedung pengadilan.

Sebagai bagian dari dakwaan tersebut, Durov diwajibkan untuk membayar uang jaminan sebesar EUR5 juta, melapor ke kantor polisi Prancis setidaknya dua kali seminggu, dan dilarang meninggalkan negara tersebut.

Durov ditahan di Bandara Le Bourget, Paris, pada 24 Agustus atas dasar surat perintah yang terkait dengan kurangnya moderasi di Telegram. Penyelidikan terhadap Durov mencakup berbagai tuduhan, termasuk dugaan bahwa Telegram digunakan untuk aksi kejahatan seperti penipuan, pengedaran narkoba, dan penyebaran konten pornografi anak di bawah umur. 

Telegram, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan setelah penangkapan Durov, menegaskan bahwa mereka mematuhi hukum Uni Eropa dan bahwa praktik mereka tetap sesuai dengan norma-norma industri. 



Durov didakwa atas sejumlah tuduhan terkait dengan platform perpesanan Telegram.

large_333-30 Agustus-CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis.jpg

medium_333-30 Agustus-CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis.jpg

small_333-30 Agustus-CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis.jpg

thumbnail_333-30 Agustus-CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis.jpg

333-30 Agustus-CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis.jpg

CEO Telegram Pavel Durov Tak Diizinkan Tinggalkan Prancis

Ingin Kembangkan Industri Kripto, Kazakhstan Perketat Regulasi bagi Penambang

Pelajari Lebih Lanjut

Berlangganan pada Newsletter mingguan kami

Cerita Terkait